KEDUDUKAN HUKUM NASIONAL TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN (KLAUSUL) ARBITRASE
M. Basarah
Abstract
In the international trade contract, the parties choose arbitration to resolve their dispute and it must be stated in existing contract, and if it is not stated there must be a new contract to determine the arbitration to resolve dispute. So,contract is a corner stone of arbitration.The issue of this article is about the binding force of arbitration decision regarding with the law of the states where the parties came from. The research shows that contract must explicitly mention the arbitration and, therefore, the principle of consensualism according to article 1338 of Burgerlijk Wetboek is an essential point in drafting a contract. The contract has absolute competence because it can not be interfered by other party. Article 1320 of BW and he Law number 30 year 1999 provide the important role in determining whether the contract on arbitration lawful or unlawful.
I. Pendahuluan
Dalam membahas penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat terlepas dari pembahasan arbitrase penanaman modal asing, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase selain dapat terjadi oleh kesepakatan bisnis biasa, juga dapat terjadi karena adanya penanaman modal asing.Sebelum penanaman modal terjadi akan terdapat beberapa kesepakatan yang bersifat administratif dan kesepakatan yang khusus menyangkut penyelesaian sengketa, baik penyelesaian sengketa melalui arbitrase penanaman modal (Arbitrase ICSID atau centre) maupun melalui arbitrase komersial.
Kesepakatan yang bersifat administratif yang juga merupakan aspek hukum publik adalah, perjanjian antara Pemerintah negara pemilik modal dengan negara penerima modal (host State) yang dituangkan dalam suatu perjanjian bilateral yang disebut dengan Investment Guaranty Agreement.
Sedangkan kesepakatan yang menyangkut penyelesaian sengketa adalah, perjanjian penyelesaian sengketa antara negara penerima modal dengan pengusaha (asing) dari negara pemilik modal. Forum yang akan menyelesaikan sengketa, karena perjanjiannya berkaitan dengan penanaman modal adalah badan arbitrase ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Dispute) yang lahir dari Konvensi Washington 1965 tentang Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of the Other States. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut merupakan kesepakatan antar negara-negara yang telah menjadi anggota Konvensi Washington.
Kesepakatan yang paling penting dalam suatu kontrak dan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai kata sepakat adalah perjanjian penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian penyelesaian sengketa yang umumnya dibicarakan lebih mendalam adalah masalah pilihan hukum (choice of law) dan pilihan pengadilan (choice of court). Kedua pilihan di atas merupakan hal yang terpenting dalam suatu kontrak, bahkan para pihak akan lupa dengan hal penting lainnya yaitu tentang isi perjanjian pokok jika sudah membicarakan pilihan hukum dan pilihan pengadilan atau perjanjian penyelesaian sengketa. Karena para pihak merasa sedang membicarakan identitas negaranya masing-masing, yang tentu saja harus mereka pertahankan berdasarkan rasa idealismenya. Dalam kontrak dagang internasional, kesepakatan para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa umumnya adalah arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.
II. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sejauh mana kekuatan mengikat dari perjanjian arbitrase menurut hukum nasional negara para pihak ?
III. Pembahasan
A. Ketentuan Sahnya Perjanjian Arbitrase
Sejak awal pembuatan kontrak, para pihak sudah diberi kebebasan untuk memilih baik untuk memilih pengadilan (choice of court) maupun pilihan hukum (choice of law). Konvensi New York 1958 juga mengakui kebebasan para pihak (partij autonomi) untuk memilih sendiri yurisdiksi atau forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang mungkin akan atau telah timbul antara para pihak.
Redfern & Hunter menegaskan bahwa dalam merumuskan perjanjian arbitrase, para pihak harus memperhatikan dengan seksama syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal II. 2 Konvensi New York, yaitu keharusan suatu perjanjian arbitarse itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, pasal tersebut menyatakan:
2. The term ‘agreement in writing’ shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams”
Sedangkan di dalam United Nation Commission International Trade Law (UNCITRAL) persyaratan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Model Law.
Demikian pula dalam Pasal 7 ayat (2) UNCITRAL: Model Law on International Commercial Arbitration, ditentukan :
(2) “The arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties or in exchange of letter, telex, telegrams, or other means of telecommunication which privide a record of agreement, …. “
Pasal ini selain menentukan syarat tertulis, juga ketentuannya sangat fleksibel karena dapat mengantisipasi perkembangan teknologi telekomunikasi modern yang mungkin terjadi dalam suatu perjanjian. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Artinya model law dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 akan mengakui perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan alat telekomunikasi modern, bahkan walaupun belum diatur bentuk perjanjian yang dibuat melalui teknologi internet, pasal ini cukup akomodatif. Tentunya ketentuan ini juga harus disertai dengan ketentuan hukum yang dapat mangakomodir dalam hal pembuktian, karena dengan teknologi internet tersebut masalah kekuatan pembuktian dalam bentuk surat-surat belum diatur.
Pasal 25 ayat (1) Convention on the Settlement Investment Dispute Between States and Nationals of the Other States, juga menentukan, bahwa :
“The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by the State) and national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre”.
Sedangkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :
“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak”.
Menurut Pasal 1 ayat (3) kewajiban perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Artinya ketentuan Pasal 1 ayat (3) ini membolehkan para pihak membuat perjanjian arbitrase bersama-sama dengan perjanjian pokok atau menyatu dengan perjanjian pokok (sengketa yang ada) dan dapat juga dibuat terpisah dengan perjanjian pokok (sengketa yang akan ada).
Istilah untuk sengketa yang ada dalam civil law dikenal dengan sebutan compromis atau submission,sedangkan untuk sengketa yang akan ada dikenal dengan istilah clause compromisoire.
Compromis atau submission dan clause compromisoire selain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UNCITRAL juga diatur oleh Pasal II. 1 Konvensi New York 1958 yang menyatakan :
“Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whther contractual or not, concernong a subject matter capable of settlement by arbitration”. Menurut Pasal II. 1 Konvensi New York di atas dengan jelas dikemukakan syarat-syarat untuk berarbitrase sebagai berikut :
1. perjanjian harus dibuat secara tertulis;
2. perjanjian tersebut mengatur sengketa-sengketa yang ada atau sengketa yang akan ada atau akan timbul di antara para pihak;
3. sengketa-sengketa yang timbul tersebut adalah sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum baik yang sifatnya kontraktual atau bukan;
4. sengketa-sengketa tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh arbitrase;
5. para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum yang berlaku kepada mereka;
6. perjanjian tersebut harus sah menurut hukum para pihak, apabila tidak ada pengaturan seperti itu, maka perjanjian harus sah menurut negara dimana suatu putusan arbitrase dibuat. Karena jika tidak dipenuhi syarat maka putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan, seperti telah ditentukan oleh Pasal V. 1 (a) yang menyatakan :
“Recognition and enforcement of the award may be refused, …. “
(a) the parties to the agreement referred to in article II were, under law applicable to them, under some incapacity, …. “
B. Syarat-Syarat Lain Dalam Perjanjian Arbitrase
Syarat-syarat lainnya yang perlu diperhatikan dan mempunyai sifat mengikat adalah syarat bahwa perjanjian arbitrase tidak boleh melanggar ketertiban umum. Karena pada dasarnya prinsip ketertiban umum ini akan diterapkan pada saat putusan arbitrase harus dilaksanakan di negara salah satu pihak. Jika sejak awal pembuatan perjanjian arbitrase sudah dianggap melanggar ketertiban umum maka putusan arbitrase akan ditolak.
Oleh karena pada saat timbulnya yurisdiksi arbitrase didasarkan atas kesepakatan para pihak, maka dalam kaitannya dengan perjanjian arbitrase, menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 ditentukan bahwa:
“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :
1. meninggalnya salah satu pihak;
2. bangkrutnya salah satu pihak;
3. novasi;
4. insolvensi salah satu pihak;
5. pewarisan;
6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pembatalan perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak hanya dapat dilakukan berdasarkan pembatalan yang juga didasarkan atas kesepakatan para pihak.
Kesepakatan dalam perjanjian arbitrase secara hukum mengikat para pihak. Dengan terwujudnya kata sepakat dapat menimbulkan perikatan dan perjanjian yang sah menurut hukum. Seperti ditentukan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan “perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka sebagai undang-undang”, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Menurut Pasal 1320 KUHP ditentukan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. adanya kata sepakat atau kesesuaian kehendak;
2. kecakapan para pihak;
3. obyek tertentu; dan
4. kausa yang halal atau dasar yang halal.
Daftar Pustaka
Anson, Sir William, Principle of the English Law of Contract and of Agency in its Relation to Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979.
Dune, JM van dan Burght, van der, Penyalahgunaan Keadaan, Alih bahasa Sudikno Mertokusumo, Hukum Perikatan Bagian ke III, diterbitkan oleh Dewan Kerjasama Hukum Belanda dan Indonesia, 1988.
Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama Jakarta, 2000.
Huala Adolf dalam Komar Kantaatmadja, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Huala Adolf, Hukum Arbitrase Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
Newton, Cliver R., General Principles of Contract, Sweet &Maxwell, 1983.
Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta, 2002.
PS, Atiyah, The Law of Contract, Clarendon Press. Oxford, 1984.
Redfern, Alan & Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, London, 1986.
Redmon, PWD, General Principles of English Law, Macdonald & Evans, 1976.
Schmitthoff, Clive M, The Limit of Party Autonomy, on Select Essay on International Trade Law, Martinus Nijhoff Pub., 1998.
Sudargo Gautama, Arbitrase dalam Kontrak-kontrak Dagang dengan Luar Negeri, Ceramah pada Raker PERTAMINA di Jakarta 14 Oktober 1975.
Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1972.
Tineke LT Londong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
Wolf, Martin, Privat International Law, Oxford, 1960, 4th.
