TUGAS AKUNTANSI INTERNASIONAL

LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

            Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevalusi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa laporan keuangan sebenarnya banyak sekali namun pada penelitian kali ini penulis menggunakan analisa rasio keuangan karena analisa ini lebih sering digunakan dan lebih sederhana.

            Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisa rasio mencakup mencakup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, perbandingan rasio suatu perusahaan antar waktu atau dengan periode fiskal yang lain, dan perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baku. Analisis ini memberikan masukan terhadap derajat perbandingan dan relatif pentingnya pos-pos laporan keuangan dan dapat membantu dalam mengevaluasi efektifitas kebijakan operasi, investasi, pendanaan dan retensi laba yang diambil manajemen.

            Analisis arus kas berfokus kepada laporan arus kas arus kas, yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, yang diklasifikasikan menjadi aktifitas operasi, investasi dan pendanaan, serta pengungkapan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas secara periodik. Para analis dapat menggunakan analis arus kas untuk menjawab banyak pertanyaan mengenai kinerja dan manajemen perusahaan.

            Analisis Rasio Sejumlah bukti yang kuat menunjukan adanya perbedaan besar antar negara. dalam profitabilitas, pengungkit, dan rasio serta jumlah laporan keuangan lainnya yang berasal dari faktor akuntansi dan non akuntansi Analisis Arus Kas.

            Laporan arus kas yang sangat mendetail diwajibkan menurut GAAP AS, GAAP Inggris, IFRS, dan standar akuntansi disejumlah negara yang jumlahnya semakin bertambah. Ukuran-ukuran yang berkaitan dengan arus kas sangat bermanfaat khususnya dalam analisis internasional karena tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan prinsip akuntansi, bila dibandingkan dengan ukuran-ukuran berbasis laba. Apabila laporan arus kas tidak disajikan, seringkali ditemukan kesulitan untuk menghitung arus kas dari operasi dan ukuran arus kas lainnya dengan menyesuaikan laba berbasis akrual Mekanisme untuk mengatasinya. Sekelompok prinsip yang diakui secara internasional, atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Algoritma penyajian ulang yang relatif sederhana cukup efektif untuk digunakan. Algoritma penyajian ulang hanya berfokus pada empat perbedaan prinsip akuntansi yaitu :

1.      Asumsi biaya persediaan

2.      Metode depresiasi

3.      Bonus terhadap direksi dan auditor wajib

4.      Pajak tangguhan dan cadangan pajak khusus

            Analisis  Prospektif Internasional

            Analis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analis keuangan. Ketika melakukan penilaian analis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. Sebagai contoh, penilaian merupakan dasar rekomendasi investasi yang diberikan oleh analis equitas. Ketika menganalis kemungkinan merger, calon pembeli akan mengestimasi nilai perusahaan yang menjadi target. Terdapat banyak pendekatan penilaian yang berbeda digunakan dalam praktik, mulai dari analis arus kas terdiskonto hingga teknik yang lebih sederhana yang berdasarkan perkalian berbasis harga.

Isu Lebih Lanjut Keempat tahap analis usaha (analis usaha, akuntansi, keuangan dan prospektif) dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

1.      Akses informasi,

2.      Ketepatan waktu informasi,

3.      Hambatan bahasa dan terminologi,

4.      Masalah mata uang asing,

5.      Perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan.

            Akses Informasi

            Sumber informasi yang berharga yaitu

1.      Publikasi pemerintah,

2.      Organisasi riset ekonomi,

3.      Organisasi internasional seperti perserikatan bangsa-bangsa,

4.      Organisasi akuntansi, audit dan pasar surat berharga.

5.      Ketepatan waktu informasi

            Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda ditiap negara. Pelaporan tiap kuartal merupakan praktek yang lazim dilakukan di Amerika Serikat, sedangkan ditempat lain masih jarang dilakukan. Jangka waktu pelaporan keuangan juga dapat diestimasi dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan audinya. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Perbedaan bentuk dan isi laporan keuangan
Bentuk dan isi laporan keuangan belum ada keseragaman diantara perusahaan-perusahaan industri maupun perdagangan, sehingga klasifikasi dari akun-akun suatu perusahaan akan berbeda-beda dengan perusahaan yang lain. Perbedaan ini mungkin disebabkan karena:

a.       Laporan tersebut disesuaikan dengan tekanan atau tujuan manajemen atau maksud penggunaan laporan tersebut.

b.      Perbedaan pendapat diantara mereka yang menyusun laporan tersebut.

c.       Perbedaan pengetahuan dan pengalaman daripada akuntan yang menyusun laporan.

d.      Adanya kegagalan untuk mengetrapkan sebutan-sebutan ataupun klasifikasi yang terbaru yang diterima umum atau lazim digunakan.

            Perbedaan antar negara dengan kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan dan audit sangat dramatis. Karakteristik nasional yang menyebabkan perbedaan ini mencakup praktik yang diwajibkan dan diterima secara umum, pengawasan dan penegakan aturan, dan ruang lingkup diskresi manajemen atas pelaporan keuangan.

            Beberapa pendekatan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengatasi perbedaan prinsip akuntansi lintas negara. Beberapa analis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara Internasional, atau sesuai dengan dasar sekelompok prinsip yang diakui secara internasional, atau sesuai dengan dasar yang lenih umum. Beberapa yang lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasai di negara-negara tersebut.

TUGAS AKUNTANSI INTERNASIONAL (DETERMINANTS OF STOCK MARKET REACTION TOWARD LEGAL REQUIREMENT OF CSR IN INDONESIA)

DETERMINANTS OF STOCK MARKET REACTION TOWARD LEGAL REQUIREMENT OF CSR IN INDONESIA

                                                            Gatot Soepriyanto        

Accounting Department Bina Nusantara (BINUS) University

Rudy Suryanto

Accounting Department - Muhammadiyah University Yogyakarta (UMY)

ABSTRACT

            Prior study on stock market reaction toward mandatory Corporate Social Responsibility (CSR) implementation law in Indonesia (article 74, Law No. 40/2007 on Limited Liability Company) present evidence that the equity investors from firms whose deal with or related to the management of natural resources, reacted positively to the passage of the law. This suggests that investors view mandatory CSR implementation law as “a good news” which in the long run may increase firm values. This study, therefore, aims to investigate the economic determinants that drive positive market reactions, as we found that the magnitude of the reactions were vary among companies taken as sample. We address five hypotheses that investor reaction is explained by: (a) size of firms, (b) profitability of firms, (c) leverage of firms, (d) how long the firm has been established and (e) whether the firms in are engaged in mining or non-mining industry. These hypotheses are investigated through cross-sectional regression analysis on firms that directly affected by the CSR law. We conclude that the stock market reaction toward the law is determined by size, leverage, age of firms and whether firms are engaged in mining industry or not. It also concludes that investors react more (less) positive to small (big) firms and high (low) leverage firms, suggesting that the investor consider the law as “insurance” for company to sustain their operation.

Keywords: CSR Mandatory Law, Stock Market Reaction, Economic Determinants

1. Introduction

After a heated debate on whether mandatory corporate social responsibility (CSR) implementation would benefit or harm the company, the House Representative (DPR) finally approved the bill on July 20, 2007 – which require a company whose activities deal with or related to the management of natural resources to carry out a CSR program. This mandatory rule is enacted under article 74 of Law no. 1, 2007 on Limited Liability Company (PT). Based on such research setting, Soepriyanto and Suryanto (2008) examine stock price reactions to the passage of the bill – specifically to the share price of firms that directly affected by the law (i.e. seven sub industries whose activities deal with or related to the management of natural resources) and find some evidence that on average, equity investors react positively to the approval of mandatory CSR implementation law. Their result consistent with prior studies which suggested that CSR will help investor to minimize exposed risk of the companies (Heugens, 2007, Chih. et.al, 2007, Sarre, 2001) and maintain companies’ reputation (Rowe, 2007). In summary, their result supports the view that CSR program will contribute positively to the firm value.

            Their study, however, posit another interesting question – what factors determined the positive market reaction? Further examination into the magnitude of abnormal return and three-day cumulative abnormal returns around the event date of their sample companies also demonstrate a wide variation. We speculate that market did not take for granted the information related to CSR, but they will relate the information to the economic characteristic of each company such as size, profitability and leverage. This research, therefore, aims to investigate the economic determinants that drive the market reactions toward mandatory CSR implementation law.

            In general, we find that market consider company’s size, leverage, age and industry in determining their response to legal requirement of CSR. Company’s age is proved to be a significant determinant factor of market reactions, as well as company’s size, leverage and type of industry. We find no significant association of profitability to the market reactions, suggesting that the consequence of the legal requirement of CSR is not related to company’s profitability.

2. Literature Review

            The demand for companies to act in socially and environmentally manner had started to emerge since 1970’s (Hines, 1991: 41). The demand now is getting stronger, as society witnessed the damage caused by big corporations to its environment in term of pollution, natural resource destruction, dangerous wastes, products safety and limitation of workers’ right (Gray et.al, 1995). Many view that the irresponsible manners of the big corporations above were partly caused by a narrow focus of the companies to maximize its shareholder value, and neglecting the other stakeholders’ interest.

            The narrow focus of companies is supported by neo classic economist’s perspective that stated manager’s main objective is to make decisions in maximising shareholders value, and let the government and other parties to take care of community (Friedman, 1970). This argument then challenged by Freeman (2004) with his “stakeholder theory” which states that management can only maximise shareholders value by maintaining a good relationship with other stakeholders (Freeman, 2004). The effort to balance the role of company to pursue profit and to contribute to its environment is known as Corporate Social Responsibility (CSR).

            In 1970, AICPA thought that there is a need for companies Social Accounting to incorporate CSR in company annual report (Hacston & Milne, 1996). However till date, there is no a generally accepted framework for such accounting. Though, some international bodies had formulated the guidelines for companies to perform and report CSR, such as UN Compact released by the United Nations, the Global Reporting Initiative released by Sustainability Accounting International (SAI) but there is no binding rule for the guidelines. Therefore, CSR programs and reporting remain voluntary.

            Interestingly more companies now adopt CSR programs and report them in their annual report (Stigson, 2002).  Companies willing to invest in CSR and report them in annual report, since they believe CSR programs are inline with their business objectives (Stigson, 2002) and investors valued CSR programs (Bird, 2007, Mackey, et. al, 2007).

            Indonesia had moved forward by enacted Law no 40/2007 in which mandated for certain companies to budget and allocate some money in CSR programs. By this law, Indonesia might be the first country to regulate CSR practice so it’s become mandatory. Wilmhurst (2000) stated that government might intervene to the business process through regulation, whenever community safeties are in danger. Indonesian public recently had outraged by a number of pollution and major natural destruction done by companies, such as the case of Inti Indo Rayon in North Sumatera, Newmont in Minahasa and Lapindo Brantas in Sidoarjo. By examining news related to the passage of the mandatory CSR implementation law, Soepriyanto and Suryanto (2008) find that in general investor response positively to the regulation suggesting that investor views the CSR law as “good news”.

            Study on firm characteristic that may affect firms CSR program is categorized into 2 streams. First stream is evaluating what factors determine the amount and nature of CSR disclosures and second streams is revealing what CSR impact to company performance, usually in term of profitability or market price (Kusumawati, 2007).

  3. Hypotheses Development

            Prior study (Soepriyanto & Suryanto, 2008) finds that market react positively to legal requirement stipulated in article 74, Law 40/2007 which mandates Indonesian companies whose activities deal with or related to the management of natural resources to carry out CSR programs. The market respond positively to the regulation as illustrated by abnormal return and three-day cumulative abnormal returns that significantly different from zero, on the event date related to the passage of the regulation.

            Some explanations on why market reacted positively to the regulation are  (1) more CSR programs are conducted and reported by companies in mining and other natural-resource related companies might lowered companies’ expose risk (Sarre, et. al 2001), (2) the cost of that programs is below the expected benefit for example the addition CSR cost will lower claims from community and NGO (Mackey, et al. 2007, Bird et al, 2007) , (3) some mining companies (high-profile industry) have undergone some CSR projects voluntarily, so they will have no problems when CSR becomes mandatory (4) the additional activities and reporting required by the law will increase the accuracy of market expectation, lower information asymmetry, and lower market surprise (Na’im & Rakhman, 2000).

 

4. Research Design and Methodology

4.1 Empirical Model

4.1.1 The Cross Sectional Regression Model

            As the objective of this study is to investigate the determinant of market reaction upon the obligation of CSR implementation as prescribed by article 74 of Law no. 40, 2007, a cross sectional analysis is employed.  The cross sectional regression model was used to examine the relationship between stock price movements represented by abnormal return or cumulative abnormal returns (CAR) from the event window and the range of variables outlined in the hypothesis development section that were predicted to influence price reaction.

4.1.2 The Standard Market Model

            In order to examine the hypothesis, we also used the standard market model to calculate AR and CAR as our dependent variable in Equation (1). This model allows us to measure the effect of a particular event on the share return of the firms. To estimate the abnormal return for the day related to the approval of mandatory CSR implementation law, a standard market model is used (see Equation 2).

5. Empirical Results

5.1 Descriptive Statistics

            Table 6 reports descriptive statistics for abnormal returns and selected firm characteristics for the 21 sample firms. Panel A and B show the descriptive statistics for daily abnormal return (AR) and 3-day cumulative abnormal returns (CAR) surrounding the passage of CSR mandatory implementation law. Meanwhile, Panel C describes the descriptive statistics for independent variables.

5.2 Correlation Matrix

            Table 7 reports the Pearson correlation matrix for independent variables used in the cross sectional model. It shows that there is a positive correlation between variable LOGTA and ROE. This indicates that larger firms in the sample reports higher ROE than smaller firms suggesting that larger firms are more profitable than smaller firms. Meanwhile, the correlation between variable ROE and LEV is negative. This suggests that more profitable firms have less leverage and thus less risky firms.

5.3 Empirical Results

            Table 8 Panel A and Panel B reports the cross sectional regression results of daily Abnormal Return (AR) and the 3-day CAR (CAR₃) on independent variables. The test variables are LOGTA which is measured by the natural logarithm of the total assets of the firms, ROE represents the profitability of the firms measured by profitability; LEV represents riskiness of the firms, measured by the long term debt divided by the total assets; AGE represents age of the firm measured by current year (2007) deducted by firm’s date of establishment and IND as representation for type of industry – whether mining firms or non mining firms, which is a dummy variable that is coded as 1 for mining firm and 0 otherwise.

5.4. Diagnostic Checks

            Several statistical problems may impair the inferences drawn from the results reported in Tables 8. Therefore, diagnostic tests are performed to determine if reported results are affected by the statistical problems.

 6. Conclusion and Limitation

            The purpose of this research was to examine the determinant and contextual factor of market reaction to the news related to the passage of mandatory CSR implementation law as stipulated in article 74, Law no. 40/2007 on PT. This study extends Soepriyanto and Suryanto (2008) study who find a positive stock market reaction to the approval of mandatory CSR law. The variation of abnormal return is expected to be differed based on a several firm’s characteristics and contextual factor, such as the size, the profitability, the leverage level, age of the firms and whether firms engaged in mining industry or not. It is hypothesised that the abnormal return will be more positive for firms that profitable, high leverage, older firms and engaged in mining industry. It is also hypothesised that the abnormal return will be more positive to smaller firms. Using cross sectional regression analysis, the results of this study provide support for the hypothesis.

            The results of the cross sectional regression, then, shows that there is strong association between market reactions toward the legal requirement of CSR and company’s age. Market react more positively to older companies, as market perceived that the older companies have better experience in conducting CSR program.

            We also document that market used company’s size, leverage and type of industry as determinant factors in responding to the legal requirement of CSR. Interestingly, market reacts more positively in smaller firms, suggesting that market expect smaller firms to perform CSR. In general, previous studies show that bigger firms have more CSR practice and disclosure. This result does not oppose that general views, but somewhat complete them. As market expects that bigger firms have already performed and disclosed CSR programs, such regulation would not affect much. On the other hand, given the low practice and disclosure of CSR in smaller firms, market view that such regulation will give smaller firms a pressure to conduct and disclose CSR, which is valued by market.

            The similar explanation is given to why market reacts more positively to higher leverage firms. Previous studies show that higher leverage firms will disclose less CSR information in their annual report, suggesting that higher leverage firms view CSR as an expense that should be minimised. The legal requirement of CSR, therefore, will give pressure to higher leveraged firms to also perform CSR. Hence, this result suggests that market also expect higher leverage firms to perform CSR.

            We also find that type of industry, which is whether firms are in mining industry or not, is significant as determinant factor. The law explicitly mentions companies in whose deal with natural resources to perform CSR (e.g. mining firms), while also mentioning the same obligation to companies whose related to the management of natural resource. The last category is less clear therefore, market reaction to the companies in last category is less strong than in first category.

            We find that there is no significant association between market reaction and profitability, suggesting that market view the consequence of the legal requirement of CSR is not associated to company’s profitability.

Reference

Ahmed, Riai, Belkoui (2000) Teori Akuntansi. Buku Satu. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta

Anggraeni, F. R. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI). Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.

Patten, D. M. (1991). "Exposure, Legitimacy and Social Disclosure." JOurnal of Public Policy 10: 297-308.

TUGAS AKUNTANSI INTERNASIONAL

Sekilas Tentang Perpajakan Internasional

Jurnal Pajak & Akuntansi Tag :Perpajakan Internasional

Tujuan Kebijakan Perpajakan Internasional

Untuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaraan pajak berganda internasional.

Teori

Apakah prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional?

Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional:

1.      Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik): Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan melandasi UU PPh Psl 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri.

2.      Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional): Darimanapun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama denagn Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) terhadap permanent establishment (PE) atau Badan Uasah Tetap (BUT) yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time-test dari peraturan yang berlaku.

3.      National Neutrality: Setiap negara, mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba.

Hasil atau Isi

Mengapa terjadi perpajakan berganda internasional?

Perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri (global principle) dimana penghasilan dari dalam luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen (negara domisili wajib pajak). Selain itu, terdapat pemajakan teritorial (source principle) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) oleh negara sumber penghasilan dimana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali, pertama oleh negara residen lalu oleh negara sumber Misalnya: PT A punya cabang di Jepang. Penghasilan cabang di jepang dikenakan pajak oleh fiskus Jepang. Lalu di Indonesia penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri lalu dikalikan tarif pajak UU domestik Indonesia.

Apa saja upaya untuk menghindari perpajakan berganda internasional?

1.      Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B): yaitu perjanjian antara 2 negara untuk menghindari pajak berganda untuk memajukan investasi antara 2 negara tersebut. Untuk active income, Biasanya negara sumber hanya berhak memajaki penghasilan dari cabang (BUT) dan penghasilan dari aset tak bergerak yang berhasil dari negara sumber tersebut. Bila ekspor-impor biasa tanpa BUT maka negara sumber tidak bisa memajaki. Penghasilan pegawai hanya boleh dipajaki bila melewati time-test atau dibayar oleh WPDN ataupun BUT. Untuk passive income seperti deviden, bunga dan royalti, kedua negara berhak memajaki namun terdapat pengurangan tarif.

2.      Kredit Pajak Luar Negeri: Yaitu jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Di Indonesia diatur dalam UU PPh pasal 24. Dimana kredit pajak luar negeri hanya sebatas: Penghasilan LN/(Semua penghasilan LN dan DN) x PPh terutang untuk semua penghasilan.

Apa saja masalah-masalah dalam perpajakan internasional?

1.      Transfer Pricing: Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar, thin capitalization (memperbesar utang dengan beban bunga untuk mengurangi laba). Misalnya: tarif pajak di Indonesia 28%, di Singapura 25%. PT A punya anak perusahaan B Ltd di Singapura, maka laba di PT A dapat digeser ke B Ltd yang tarifnya lbh kecil dengan cara B LTd meminjamkan uang dengan bunga yang besar, sehingga laba PT A berkurang, memang pendapatan B Ltd bertambah namun tarif pajaknya lebih kecil. Hal bisa juga dilakukan dengan PT A menjual rugi (mark down) barang dan jasa (harga jual di bawah ongkos produksinya) ke B Ltd. Di Indonesia, transfer pricing dicegah dalam UU PPh pasal 18 dimana pihak fiskus berhak mengkoreksi harga transaksi, penghitungan utang sebagai modal dan DER (Debt Equity Ratio).

2.      Treaty Shopping: Fasilitas di tax treaty justru bukannya menghindarkan pajak berganda namun malah memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak dimana-mana. Misalnya: Investasi SBI di bursa singapura dibebaskan pajak. Treaty Shopping diredam dengan ketentuan beneficial owner (penerima manfaat) dalam tax treaty (P3B) baik yang memakai model OECD maupun PBB sehingga tax treaty hanya berlaku bila penerima manfaat yang sebenarnya adalah residen di negara yang menandatangani tax treaty.

3.      Tax Heaven Countries: Negara-negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang merosot tajam. Negara tax heaven yang termasuk dalam KMK No.650/KMK04/1994 antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hongkong, Caymand Island, dll. Saat ini negara tax heaven sedang dimusuhi dunia internasional, pengawasan tax avoidance (penghindaran pajak) di negara-negara tersebut sedang gencar-gencarnya. Berinvestasi di negara tax heaven beresiko besar terkena koreksi UU PPh Pasal 18. Lebih baik berinvestasi pada negara dengan tax treaty.

Analisis Hasil Jurnal

Perpajakan Internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam Perpajakan Internasional menurut Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional yaitu Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik), Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional) dan National Neutrality.

Sumber

Prof. Gunadi. 2007. Pajak Internasional. LPFEUI.

http://natanedan.wordpress.com/2009/12/08/sekilas-tentang-pemajakan-internasional-oleh-nany-ariany/.