TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA

I.                  Sejarah Singkat Hukum Perdata

            Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda. Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional (berlaku asas konkordansi).

            Kemudian Belanda menginginkan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis. Maka berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda, tahun 1814 mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER. Sebelum selesai KEMPER meninggal dunia [1924] & usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan NICOLAI, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia [pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara]. Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama :

1.      Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda] – Dalam praktek kitab ini akan disingkat dengan KUHPdt.

2.      Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] - Dalam perkuliahan, kitab ini akan disingkat dengan KUHD.

            Pembentukan hukum perdata [Belanda] ini selsai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan tanggal 1 Pebruari 1830. Tetapi bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda [kerajaan Belgia] sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksanan tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis. Menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah saduran dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, SH., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,   1989.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Neltje F. Katuuk, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Universitas Gunadarma, Cetakan 1, 1994.

R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

HUKUM PERDATA yang BERLAKU DI INDONESIA

I.                         Pendahuluan

           Hukum Perdata sering juga disebut dengan Hukum Sipil dan Hukum Privat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi.
            Sedangkan menurut Subekti, kata Hukum Perdata mengandung dua istilah, yaitu: Pertama, Hukum Perdata dalam arti luas, yaitu hukum yang meliputi seluruh hukum privat materil dan hukum dagang. Kedua, Hukum Perdata dalam arti sempit, yaitu hukum yang meliputi hukum privat materil saja.

            Ada beberapa definisi Hukum Perdata yang dikemukakan para ahli hukum diantaranya Sukidno Mertokusumo, menurut beliau Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

            Adapun definisi Hukum Perdata manurut Salim H.S. adalah kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

II.                Permasalahan

            Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan, yaitu :

A.    Apa itu hukum perdata yang berlaku di indonesia?

B.     Apa itu isi KUHPerdata?

III.             Pembahasan

A.    Hukum perdata yang berlaku di Indonesia

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

B.     Isi KUHPerdata

KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1.      Buku 1 tentang Orang / Personrecht.

2.      Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht.

3.      Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht.

4.      Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs.

DAFTAR PUSTAKA

R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

H. Soenarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Alumni, 1986).

Munir Fuady, PERBANDINGAN HUKUM PERDATA, Citra Aditya, 2005.

TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGl PENDIDIKAN

HUKUM DI INDONESIA

Erman Rajagukguk

I. Pendahuluan

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat ; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesaman nasional, Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhimya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Indusirialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. dengan lahirnya Konstitusi Amerika. Namun mungkin sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789, berkenaan dengan “state rights”1 Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahap industrialisasi setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1840an.

1 Wallace Mendelson, “Law and the Development of Nations,” The Journal of Politics vol. 32 (1970) h.224.

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kwalitas : “stability”, “predictability”, “fairness”, “education,” dan kema mpuan meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistim ekonomi. Perlunya “predictability” sangat besar di negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan social tradisionil mereka. Stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan didepan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berkelebihan .Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil adalah masalah  besar dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah.18

18 Leonard J Theberge,” Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy vol. 9 (1980)h. 232.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah apa maksud dari Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi dan Pendidikan Hukum Memasuki Abad 21?

III. Pembahasan

A. Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export – import dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain,22 Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia.

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globcilisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.27 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaiian dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa  prinsip-prinsip “Non-Discrimination,” “Most  Favoured Nation,” “National Treatment,” “Transparency” kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.28

22 S. Tamer Cavusgil, ”Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions.” Global Lega Studies Journal, vol 1 (1993), h.83-86.

27 Lihat antara lain, Stephen Zamora, ”The Americanization of Mexican Law : Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement,” Law & Policy in International Business. Vol. 24 (1993),h. 406-433.

28 Micheal A Geist, ”Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment,” Law & Policy in International Business, vol. 26 (1995) h. 714-716. Bandingkan Denine Manning-Cabral, ”The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle : Equality of Foreign and National Investors,” Law & Policy in International Business vol. 26 (1995) h. 1171-1199.

B. Pendidikan Hukum Memasuki Abad 21

Globalisasi ekonomi membawa globalisasi hukum dan globalisasi praktek hukum. Mereka  yang   baru   tamat dari Fakultas Hukum hari ini menghadapi dunia baru. Tidak saja lahirnya negara-negara baru diatas peta bumi, tetapi juga tipe baru hubungani ekonomi dan politik antar bangsa. Hukum sebagai sistim dari ketertiban sosial juga terpengaruh oleh perubahan ini dan pendidikan hukum sebagai langkah pertama untuk terjun dalam praktek, hukum harus kembali dirancang menghadapi tantangan akibat perubahan yang terjadi.34 Berdasarkan prospek profesi hukum dalam masa yang tidak terlalu lama ini, pendidikan hukum harus menekankan lagi bahwa hukum merupakan alat perubahan sosial untuk membawa perbaikan bagi masyarakat dan sistim hukum. Akibat dari globalisasi, pendidikan hukum harus mengakui tanggung jawabnya kepada masyarakat. Di negara maju disadari juga, globalisasi bisa mendatangkan kerugian bagi golongan masyarakat tertentu. Oleh karena itu pendidik harus bisa mengusahakan mahasiswanya mengerti hukum dan profesi hukum dalam konteks sosial dan keterikatan (commitment) kepada keadilan dan tanggung jawab sosial.35

Fakultas Hukum hendaknya melahirkan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki ketrampilan hukum. Berkenaan dengan hubungan praktek hukum dan pendidikan hukum, di Amerika Serikat sendiri, umpamanya, ada kekhawatiran bahwa apa yang  diberikan dalam kuliah berbeda dengan hukum dalam kenyataan. Sebagian besar kuliah mengajarkan teori atau hal-hal yang normatif sifamya, doctrinal dan deskriptif. Timbul usul agar staf pengajar melakukan ‘empirical research”.36 Untuk melahirkan sarjana hukum yang kompeten dan professional, diusulkan agar staf pengajar dalam masa liburnya perlu bekerja di kantor Pengacara atau Konsultan Hukum, kantor  pemerintahan dan pengadilan.37

Sarjana Hukum masa kini dalam era globalisasi, baik karena kebutuhan praktek maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan peraturan-peraturannya, perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistim hukum, budaya dan tradisi.40

Sebagai kesimpulan, Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum yang mengandung unsur internasional ; di pihak lain membekali mereka dengan kemampuan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang paling terkena proses globalisasi.

34 Alberto – Bernabe – Riefkohl, “Tommorrow’s law schools : Globalization and Legal Education,” San Diego Law Review, vol. 32 (1995), h. 137.

35 Alberto – Bernabe – Riefkohl. Op.cit. h. 158-159.

36 Craig Allen Nard,”Empirical Legal Scholarship : Reestablishing a Dialogue Between the Academy and Profession,” Wake Forest Law Review, vol. 30 (1995), h. 347-368. Lihat juga Robert R. Merhige JR.”Legal Education : Observation and Perception from the Bench.”Wake Forest Law Review, vol. 30 (1995), h. 375.

37 J. Timothy Philipps,”Building A Better Law School.”Washington & Lee Law Review. Vol. 51 (1994), h.1160.

40 Bandingkan John O. Haley, ”Educating Lawyers for the Global Economy, “Michigan Journal of International Law. Vol. 17 (Spring 1996) h. 746.

DAFTAR PUSTAKA

Cavusgil, S. Tamer “Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions,”  Global Legal Studies Journal vol. 1 (1993).

Geist, Michael A. “Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct  Investment, “Law & Policy in International Business,” vol. 26 (1995).

Haley, John O. “Educating Lawyers for the Global Economy,” Michigan Journal of  International Law, vol. 17 (Spring 1996).

Manning, Denine - Cabral. “The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the  Calvo Principle : Equality of and National Investors.” Law & Policy in International  Business. vol. 26 (1995).

Mendelson, Wallace “Law and the Development of Nations,” The Journal of Plitics vol. 32  (1970).

Nard,  Craig     Allen     “Empirical     Legal    Scholarship     : Reestablishing    a    Dialogue  Between    the    Academy    and Profession,”wake Forest law review,vol. 30(1995).

Philipps,   J.   Timothy   “Building   A   Better   Law   School,” Washington & Lee Law  review vol. 51 (1994).

Riefkohl, Alberto - Bernabe, “Tommorrow’s Law Schools : Globalization and Legal  Education, “ San Diego Law Review. vol. 32 (1995).

Theberge. Leonard J. “Law and Economic Development “ Journal of International Law and  Policy vol. 9 (1980).

Zamora, Stephen “the Americanization of Mexican Law : Non - Trade Issues in the North  American Free Trade Agreement,” Law & Policy in International Business, vol. 24  (1993).