PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGl PENDIDIKAN
HUKUM DI INDONESIA
Erman Rajagukguk
I. Pendahuluan
Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat ; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesaman nasional, Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhimya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Indusirialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. dengan lahirnya Konstitusi Amerika. Namun mungkin sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789, berkenaan dengan “state rights”1 Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahap industrialisasi setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1840an.
1 Wallace Mendelson, “Law and the Development of Nations,” The Journal of Politics vol. 32 (1970) h.224.
Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kwalitas : “stability”, “predictability”, “fairness”, “education,” dan kema mpuan meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistim ekonomi. Perlunya “predictability” sangat besar di negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan social tradisionil mereka. Stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan didepan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berkelebihan .Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil adalah masalah besar dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah.18
18 Leonard J Theberge,” Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy vol. 9 (1980)h. 232.
II. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah apa maksud dari Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi dan Pendidikan Hukum Memasuki Abad 21?
III. Pembahasan
A. Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi
Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export – import dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain,22 Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia.
Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globcilisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur.
Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.27 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaiian dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “Non-Discrimination,” “Most Favoured Nation,” “National Treatment,” “Transparency” kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.28
22 S. Tamer Cavusgil, ”Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions.” Global Lega Studies Journal, vol 1 (1993), h.83-86.
27 Lihat antara lain, Stephen Zamora, ”The Americanization of Mexican Law : Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement,” Law & Policy in International Business. Vol. 24 (1993),h. 406-433.
28 Micheal A Geist, ”Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment,” Law & Policy in International Business, vol. 26 (1995) h. 714-716. Bandingkan Denine Manning-Cabral, ”The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle : Equality of Foreign and National Investors,” Law & Policy in International Business vol. 26 (1995) h. 1171-1199.
B. Pendidikan Hukum Memasuki Abad 21
Globalisasi ekonomi membawa globalisasi hukum dan globalisasi praktek hukum. Mereka yang baru tamat dari Fakultas Hukum hari ini menghadapi dunia baru. Tidak saja lahirnya negara-negara baru diatas peta bumi, tetapi juga tipe baru hubungani ekonomi dan politik antar bangsa. Hukum sebagai sistim dari ketertiban sosial juga terpengaruh oleh perubahan ini dan pendidikan hukum sebagai langkah pertama untuk terjun dalam praktek, hukum harus kembali dirancang menghadapi tantangan akibat perubahan yang terjadi.34 Berdasarkan prospek profesi hukum dalam masa yang tidak terlalu lama ini, pendidikan hukum harus menekankan lagi bahwa hukum merupakan alat perubahan sosial untuk membawa perbaikan bagi masyarakat dan sistim hukum. Akibat dari globalisasi, pendidikan hukum harus mengakui tanggung jawabnya kepada masyarakat. Di negara maju disadari juga, globalisasi bisa mendatangkan kerugian bagi golongan masyarakat tertentu. Oleh karena itu pendidik harus bisa mengusahakan mahasiswanya mengerti hukum dan profesi hukum dalam konteks sosial dan keterikatan (commitment) kepada keadilan dan tanggung jawab sosial.35
Fakultas Hukum hendaknya melahirkan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki ketrampilan hukum. Berkenaan dengan hubungan praktek hukum dan pendidikan hukum, di Amerika Serikat sendiri, umpamanya, ada kekhawatiran bahwa apa yang diberikan dalam kuliah berbeda dengan hukum dalam kenyataan. Sebagian besar kuliah mengajarkan teori atau hal-hal yang normatif sifamya, doctrinal dan deskriptif. Timbul usul agar staf pengajar melakukan ‘empirical research”.36 Untuk melahirkan sarjana hukum yang kompeten dan professional, diusulkan agar staf pengajar dalam masa liburnya perlu bekerja di kantor Pengacara atau Konsultan Hukum, kantor pemerintahan dan pengadilan.37
Sarjana Hukum masa kini dalam era globalisasi, baik karena kebutuhan praktek maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan peraturan-peraturannya, perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistim hukum, budaya dan tradisi.40
Sebagai kesimpulan, Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum yang mengandung unsur internasional ; di pihak lain membekali mereka dengan kemampuan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang paling terkena proses globalisasi.
34 Alberto – Bernabe – Riefkohl, “Tommorrow’s law schools : Globalization and Legal Education,” San Diego Law Review, vol. 32 (1995), h. 137.
35 Alberto – Bernabe – Riefkohl. Op.cit. h. 158-159.
36 Craig Allen Nard,”Empirical Legal Scholarship : Reestablishing a Dialogue Between the Academy and Profession,” Wake Forest Law Review, vol. 30 (1995), h. 347-368. Lihat juga Robert R. Merhige JR.”Legal Education : Observation and Perception from the Bench.”Wake Forest Law Review, vol. 30 (1995), h. 375.
37 J. Timothy Philipps,”Building A Better Law School.”Washington & Lee Law Review. Vol. 51 (1994), h.1160.
40 Bandingkan John O. Haley, ”Educating Lawyers for the Global Economy, “Michigan Journal of International Law. Vol. 17 (Spring 1996) h. 746.
DAFTAR PUSTAKA
Cavusgil, S. Tamer “Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions,” Global Legal Studies Journal vol. 1 (1993).
Geist, Michael A. “Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment, “Law & Policy in International Business,” vol. 26 (1995).
Haley, John O. “Educating Lawyers for the Global Economy,” Michigan Journal of International Law, vol. 17 (Spring 1996).
Manning, Denine - Cabral. “The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle : Equality of and National Investors.” Law & Policy in International Business. vol. 26 (1995).
Mendelson, Wallace “Law and the Development of Nations,” The Journal of Plitics vol. 32 (1970).
Nard, Craig Allen “Empirical Legal Scholarship : Reestablishing a Dialogue Between the Academy and Profession,”wake Forest law review,vol. 30(1995).
Philipps, J. Timothy “Building A Better Law School,” Washington & Lee Law review vol. 51 (1994).
Riefkohl, Alberto - Bernabe, “Tommorrow’s Law Schools : Globalization and Legal Education, “ San Diego Law Review. vol. 32 (1995).
Theberge. Leonard J. “Law and Economic Development “ Journal of International Law and Policy vol. 9 (1980).
Zamora, Stephen “the Americanization of Mexican Law : Non - Trade Issues in the North American Free Trade Agreement,” Law & Policy in International Business, vol. 24 (1993).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar